SEJARAH HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

Mcnews (14/9). Sejarah Pramuwisata Indonesia 60-70an bermula dari daerah masing-masing. Pemerintah mengangkat istilah duta wisata untuk pemandu wisata. Pada Musyawarah Bali Guide II tanggal 26-27 Maret 1983 di Hotel Kuta Bali diundang perwakila Guide Daerah dihadiri oleh Bapak Dirjen Pariwisata Joop Ave, dan berkeinginan untuk membentuk wadah asosiasi Pramuwisata tingkat Nasional. Dibuatlah pada hari kedua tanggal 27 Maret 1983 sebagai Munas dan terbentuklah Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI).

Acara ini dihadiri utusan Pramuwisata DKI, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jabar, Lombok, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Di kemudian hari terlaksana Rapat Kerja Nasional HDWI I di Surabaya. Dan sepanjang kepemimpinan AA Tentrem Wisnawa berdiri secara resmi empat HDWI Daerah, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tidak semua merespon maksud baik HDWI kecuali Bali, sedang daerah lain ada yang memiliki dualisme perkumpulan semisal Jakarta Guide (JakGuides), Bandung Guides, dan sebagainya. Di Sumut namanya North Sumatera Tourist Guide Association (NOSUTOGA). Praktek HDWI di Hotel Ambarukmo Jogja pun berkumpul perkumpulan Yogyakarta Guide Association (YOGA) yang juga mengantarkan tamu sekaligus berdiskusi di Candi-candi sekitar kota.

Tahun-tahun pelancongan sebelum terbentuk HDWI, terbentang luas perjalanan sejarah kepariwisataan nasional seperti terpetakan momentum waktunya. Paska kemerdekaan beberapa turis Eropa terlihat mulai melancong di Batavia selanjutnya di pedalaman Jawa. Kehadiran Presiden Soekarno (1966) meresmikan Hotel Bali Beach telah berdampak amat luas bagi perkembangan kepariwisataan Nasional.

Pemandu wisata mulai beroperasi di pusat kedatangan wisatawan. Di Hotel Bali jalan Veteran Denpasar, beberapa guide (ing) berkendaraan sendiri mencari tamu langsung ke Bandara. Belum ada Agen Wisata atau asosiasi apapun yang mengatur, pemanduan saat itu semrawut. Atas prakarsa 12 guide, seperti dosen Universitas Udayana Ida Bagus Rata, I Gede Riasa menghimbau mereka untuk bergabung ke dalam Persatuan Pramuwisata Bali atau Bali Guide Association (BGA) tahun 1969 dengan Ketua Ida Bagus Rata dan sekretaris Anak Agung Tentrem Wisnawa.

Mulai masuk wisatawan dari bandara Polonia Medan atau Halim Perdana Kusuma Jakarta, kemudian menginap di Hotel Indonesia. Selanjutnya mulai berwisata menggunakan jalan darat ke Bandung dimana beberapa Guide disana juga mulai beroperasi, selanjutnya berdirilah Jakarta Guide dan Bandung Guide Association. Kebutuhan mengantar tamu-tamu yang masuk sejak dari Hotel Indonesia Jakarta dan Hotel-hotel di Bandung lalu naik kereta api ke timur itulah yang memunculkan profesi Pemandu Wisata.

Persatuan Pramuwisata Bali (1974) bermusyawarah pertama (Musda) dihadiri 25 guide dari 90 Anggota, bertempat di Gedung Merdeka (Kantor Dinas Pariwisata sekarang). Terpilih sebagai ketua Anak Agung Tentrem Wisnawa dan sekretaris Rizani Idza Karnanda. Kegiatan Tour Guide Course didukung oleh Dirjen Pariwisata Bpk Tirto Sudiro bertempat di Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) Bali.

Dari Konperensi Pasific Asia Travel Association (PATA) di Sanur Beach Bali, nama Bali Guide Association mulai dikenal dunia atas tulisan wartawan Mark Robby dari Asia Pasific News. Kepemimpinan AA Tentrem Wisnawa menerapkan Catur Tertib; Tertib Organisasi – Asosiasi – Administrasi Tertib Berkesinambungan.

Pada tahun yang sama di Yogyakarta terlaksana juga pendidikan Tour Guide Course di Universitas Sanata Dharma atas inisiasi Prof. Ettore Amato asal Italy. Jejak materi kursus penting dari pertemuan UNESCO ini bisa dibaca dokumen selengkapnya di Perpustakaan Univ Sanata Dharma yang sebagian topiknya dibahas Buku Teknik Menjadi Guide Profesional, Andi Mudhi’uddin, Pustaka Pelajar (2013, 2018).

Beberapa nama di Sulawesi Selatan yang berawal dari pekerjaan sebagai Pramuwisata antara lain Bapak Alm Bahtiar Manaba, Niko B. Pasaka, Prof. Jimmy W, Prof. Stanislaus Sanadarupa, Prof. Darmawan Mas’ud Arrachman, Prits Limbunan, dan lain-lain. Bagi kelancaran tugas Pramuwisata Indonesia, sejak 1971 berlaku larangan bahwa dosen seperti di UNUD, UI, UGM, IKIP dan seterusnya yang memandu wisatawan agar tidak berkecimpung di dalam asosiasi swasta, konsekwensi lahirnya Kode Etik Pramuwisata.

Pada saat pak Susilo Sudarman menjabat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, beliau berkeinginan agar terwujud satu wadah pramuwisata, dan diusulkanlah pertemuan nasional di Pandaan. Pertemuan HDWI I ini terlaksana di Candra Wilwatikta, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada 29-30 Maret 1988, dan dihadiri oleh 15 utusan asosiasi Pramuwisata Nasional.

Upaya Pandaan terus bergulir dalam pertemuan nasional beerikutnya. Hasilnya Rakernas Banjarmasin berupa keputusan antara lain menetapkan lambang pramuwisata yaitu burung cendrawasih yang warnanya disesuaikan dengan klasifikasi pramuwisata. Keputusan merubah nama asosiasi menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia dan menetapkan Munas Pertama pada 4-5 Oktober tahun 1988 di Palembang Simatera Selatan.

Munas 1 HPI Palembang ini menghimpun penyatuan nama pramuwisata sesuai dengan Keputusan Menteri 1988 dan pembagian pramuwisata ada muda, madya dan pengatur wisata serta pramuwisata khusus. Lambang HPI dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, badge, vandel, dan tanda lain yang menunjukkan identitas HPI. Sedangkan bentuk warna, penjelasan penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut ini telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Selain membahas AD ART, Munas I HPI memilih Ketua Umum periode 1988-1993 yakni AA Tentrem Wisnawa dengan Wakil-wakil Ketua berasal dari DKI, Jabar, Jateng dan Palembang. HPI kemudian diakui sah oleh Pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988.

Catatan sejarah penting usai agenda

MUNAS I HPI Palembang 4-5 Oktober 1988 yaitu; RAKERNAS I di Banjarmasin 19-20 September 1989 lalu RAKERNAS II 2-4 Oktober 1990 di Desa Wisata Taman Mini Indonesia Indah, DKI Jakarta dan

RAKERNAS III 12 – 14 Desember 1991 di Ujung Pandang atau Makassar sekarang.

Kode etik pramuwisata dirumuskan di Munas Palembang terdiri dari 10 item pasal etik. Legalitas HPI berdasarkan Akta Kep. Menkumham Nomor AHU-0000113.AH.01.08.2019 tentang Badan Hukum Perkumpulan HPI di hadapan Notaris Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LLM. pada tanggal 11 Februari 2019.

Dewan Pimpinan Pusat selama dipimpin I Nyoman Kandia membawa HPI ke relasi regional South East Asia Tourist Guide Association dan bergabung komunitas global dengan World Federation Tourist Guide Association (WFTGA) yang berpusat di Wina Austria.

Pramuwisata disini diakui sebagai jenis profesi kerja dan sekaligus Usaha Jasa. Hal ini tertuang dalam UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Kemudian Lahirlah pedoman Sistem Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pemandu Wisata, Pemimpin Perjalanan Wisata, dan Biro Perjalanan Wisata.

Pada tahun 2012, HPI di masa kepemimpinan Erwan Maulana menginisiasi berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi Pramuwisata Indonesia (LSP PRAMINDO) tanggal 2 November 2012, Notaris Otty Hari Chandra Ubayani. Dan berdasarkan Akta PT. Pramindo Prima Utama dengan Nomor 02/KET.CUTI-MPWN.Jkt/IV/2017 di hadapan Notaris Khairul Anwar, SH., M.Kn. pada tanggal 17 Juli 2017.

Tak mudah memutuskan panduan standar memandu wisatawan dengan baik. Akhirnya 2013 terlahir juga SOP HPI dirumuskan dan sah menjadi standar pemanduan nasional Himpunan Pramuwisata Indonesia.

Akhirnya berdiri Lembaga Diklat Pramuwisata National Tour Guiding Academy (NTGA) di atas nama PT. Arunika Pratama Nusantara di masa kepemimpinan Sang Putu Subaya. Akta Kep Menteri Humkam Nomor AHU-0060877.AH.01.01.Tahun 2020, Notaris Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LLM. pada tanggal 18 November 2020.

Ya eksistensi profesi ini perlu Undang-Undang. Himpunan Pramuwisata Indonesia di masa mendatang kian penting mewadahi seluruh profesi Pramuwisata menurut kompetensi dan spesialisasinya. (Mcnews/amm)